Image of PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PADA POLRES PULAU AMBON DAN PULAU-PULAU. LEASE) “

Text

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PADA POLRES PULAU AMBON DAN PULAU-PULAU. LEASE) “



Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa istri atau anak. Kekerasan oleh suami terhadap istri dianggap sebagai masalah internal, baik oleh orang luar maupun oleh orang di dalam keluarga itu sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam UU No. 23 Tahun 2004 adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Substansi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sangat berpihak kepada perempuan. Sistem peradilan pidana harus menjadikan hukum progresif menjadi ruh dalam penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik studi dokumen dan wawancara serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yaitu purpose sampling dalam menentukan sample penelitian. Adapun keseluruhan data yang telah didapat, dianalisis secara kualitatif atau lebih dikenal dengan istilah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian dalam penyelesaian perkara KDRT menurut hemat penulis perkara kekerasan dalam rumah tangga apabila diterapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara tekstual dan beranggapan positivistik legalistik maka akan mengakibatkan permasalahan yang lebih besar. Karena hukum pidana dalam hal ini UU Nomor 23 Tahun 2004 digunakan sebagai alternatif terakhir apabila penyelesaian-penyelesaian masalah hukum dengan jalur diluar hukum pidana (non penal) sudah tidak dapat menyelesaikan dengan win-win solution. Polisi sebagai penegak hukum bila perlu menjadi mediator penyelesaian masalah dengan win-win solution. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum progresif karena dalam fungsi hukum yang paling ideal adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah dan mencari keadilan. Polri harus lebih dapat bijak dalam menentukan suatu perkara untuk dapat atau tidaknya maju ke pengadilan.


Ketersediaan

Tidak ada salinan data


Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
-
Penerbit : .,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
pertama
Subyek
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain


Lampiran Berkas



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this